Maraknya Pungli, Pengurusan Sertifikat Tanah. BPN Pasbar dan LSM Adakan Audiensi

Jumat, 11 Agustus 2017 | 08:12:48 WIB
Maraknya Pungli, Pengurusan Sertifikat Tanah. BPN Pasbar dan LSM Adakan Audiensi

 

































Simpang Empat, Pasamanbaratkab.go.id - Dibebankannya biaya sertifikat hingga 5 juta dan juga Program Nasional (Prona) yang dibebankan kepada masyarakat hingga 2 juta lebih sangat memberatkan masyarakat. Berbagai pungutan dengan dalih biaya itu membuat masyarakat mengeluh.

Menanggapi hal tersebutlah, maka  Aliansi LSM Pasaman Barat melakukan Audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat dihadapan Bupati Pasaman Barat H. Syahiran, Sekda Manus Handri,dan juga Kepala Kesbangpol, Kadis PU, Kepala DLH serta OPD lainnya, di Balkon kantor bupati Pasaman Barat, Selasa (8/8). Ketua Aliansi LSM Helju Sepli menyatakan agar BPN transparan soal biaya pengurusan sertifikat dan Prona, serta berharap agar BPN segera menyikapi persoalan ini. Sehingga tidak ada lagi Pungli dalam pengurusan sertifikat prona tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Sengketa dan Pengendalian Pertanahan BPN Pasaman Barat, Ade Rizal mengucapkan terimakasih atas masukan yang disampaikan. Ia menjelaskan, dalam pengurusan sertifikat pribadi atau pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) tidak semahal yang disebutkan. Selain itu, sertifikat prona sesuai dengan keputusan bersama tiga Menteri yakni Menteri Agraria, Menteri dalam Negeri dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menegaskan bahwa biaya prona hanya 250 ribu. Hal ini didukung oleh surat Gubernur, Irwan Prayitno. Beliau menghimbau agar masyarakat, jangan mengurus sertifikat melalui calo. Dan untuk tahap awal masyarakat mendaftarkan tanah/pengakuan hak atas tanah. Setelah itu membayar melalui Bank. Selanjutnya memberikan bukti setor tersebut ke pengurus BPN.

Setelah itu masyarakat menunggu proses pengurusan sertifikat termasuk pengukuhan tidak ada pungutan selama pengurusan, tegasnya. Ade Rizal berjanji akan membuat surat edaran tentang alur, biaya dan prosedur yang akan di edarkan ke masyarakat melalui Camat dan Walinagari.

Selain itu akan membuat banner/papan informasi disejumlah titik, serta meningkatkan sosialisasi tentang biaya dan alur pengurusan sertifikat ke masyakat. "Saya tegaskan dan menjamin tidak ada pungutan liar dari oknum pegawai BPN". BPN akan meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan pegawai dalam melayani masyarakat, ungkap Ade Rizal.(web/rifi) 

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar