Berita Terkait

• FKP Adakan Lomba Kewirausahaan UKM Tingkat Pasbar0
• Bupati Syahiran Resmikan Pondok Tahfiz Quran Al-Istiqomah Paraman Ampalu0
• Bupati Syahiran Lantik Sahdan, SH Sebagai Camat Sungai Aur0
• Bupati Syahiran Berharap Jiwa Muda Camat Gunung Tuleh Bawa Perubahan Besar.2
• Demi Tingkatkan Mutu Pendidikan, Bupati Resmikan SDN 20 Sungai Aur0
• Bupati Lantik Sekda dan 271 pejabat Struktural Di lingkungan Kabupaten Pasbar0
• Jalan Santai Memperingati HUT Kabupaten Pasaman Barat ke 15 Tahun 0
• Tabligh Akbar Bersama Ustadz Riza Muhammad, Dalam Rangka Memeriahkan HUT Kabupaten Pasaman Barat ke 0
• 7 Januari Tepat Dimana Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke 15 Tahun0
• H. Yulianto membuka Festival dan lomba Kuda Kepang dalam rangka memeriahkan HUT Pasaman Barat ke 150

Berita Populer

• Pemkab Pasbar Kembali Lantik Sejumlah Pejabat
• Wakil Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto Melepas Kontingen Pramuka SIT SMP IT Darul Hikmah Pasaman Ba
• Baru Pertama Kalinya Kabupaten Pasaman Barat Mengadakan Festival Ma Apam
• Bupati Syahiran Berharap Jiwa Muda Camat Gunung Tuleh Bawa Perubahan Besar.
• Lima Ratus Lima Puluh Lima Pejabat Administrator dan Pengawas (Eselon III dan IV) di Lingkungan Peme
• Pembukaan Pasbar Expo 2019
• kunjungi Pasaman Barat, Alumni ADP Jerman takjub melihat perkembangan Pasbar
• Dinas Perhubungan Pasbar Lauching Kendaraan Keur Keliling
• Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Bagian Pemerintah Nagari gelar Rapat Koordinasi Ap
• Bupati Lantik Sekda dan 271 pejabat Struktural Di lingkungan Kabupaten Pasbar

pasamanbaratkab.go.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) memperoleh nilai tertinggi Zona Hijau dari Lembaga Negara yang mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman.

Nilai tersebut disampaikan oleh Asisten Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Rendra Catur Putra dihadapan Bupati Pasbar beserta jajaran di Balkon Kantor Bupati Pasbar, Jumat (1/2).

Rendra menyampaikan bahwa nilai kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasbar terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Publik untuk tahun 2018 ini memperoleh zona hijau.

"Nilai ini merupakan dorongan yang kuat dari Bupati Syahiran terhadap Kepala OPD yang dinilai untuk memenuhi standar pelayanan publik oleh Ombudsman. Alhamdulillah Pasbar memperoleh nilai zona hijau," ujar Rendra.

Jelasnya, penilaian standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman peroide observasi Mei-Juni 2018 berfokus pada pelayanan publik yang bersifat administratif di 6 (Enam) OPD sampel yakni, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.

"Hampir semua indikator mencapai nilai 100. Artinya secara administratif, OPD terkait telah memenuhi standar maksimal tentang pelayanan publik. Dan beberapa indikator dari OPD yang lain memperoleh nilai 98, 88. Nilai yang cukup tinggi. Jika semua nilainya mencapai angka 100, hal ini bisa menjadi yang terbaik di tingkat nasional," papar Rendra.

Selain itu, mengenai penilaian standar pelayanan publik selanjutnya akan lebih ditingkatkan kepada poin implementasi standar pelayanan publik sesuai SOP yang sampai kepada masyarakat. 

"Selain standar pelayanan publik secara administratif, kedepan juga akan dinilai implementasinya dalam bentuk kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian penerapan standar pelayanan publik harus diupayakan sampai ketingkat kecamatan dan Nagari untuk selanjutnya," jelasnya.

Sementara Bupati Pasbar, H. Syahiran mengucapkan terimas kasih dan apresiasi kepada OPD terkait yang telah berupaya memperoleh nilai terbaik perihal standar pelayanan publik dari Ombudsman.

"Terima kasih kepada segenap OPD yang telah berupaya memperoleh nilai terbaik dari Ombudsman. Kedepan akan terus kita kembangkan dan tingkatkan hingga ke tingkat kecamatan dan Nagari. Bagaimanapun kepuasan masyarakat perihal pelayanan adalah menjadi prioritas kita," ungkapnya.

Acara Penyampaian nilai Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar terhadap Pemkab Pasbar tersebut diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Pasbar dengan Ombudsman dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik di Pasbar.