ASN di Pasbar Ikrarkan Netral Dalam Pilkada

By Tim Peliput Diskominfo Pasaman Barat 16 Okt 2020, 11:58:05 WIB Berita Utama
ASN di Pasbar Ikrarkan Netral Dalam Pilkada

pasamanbaratkab.go.id-- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berikrar untuk netral dalam Pilkada mendatang. Pembacaan ikrar dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pasaman Barat Yudesri diikuti seluruh Kepala OPD, Kabag, dan camat.

Ikrar yang berisikan tiga poin tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama ASN di Lingkungan Pemkab Pasbar, Kamis (5/10) di hotel Gucci Simpang Empat. Selain pembacaan ikrar, juga dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh Pjs Bupati Pasbar Hansastri bersama Ketua Bawaslu Pasbar Emra Patria.

Pjs Bupati Pasbar Hansastri mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran Pilkada. Mengantisipasi ketidaktahuan ASN saat di lapangan yang nantinya bisa membuat kerugian bagi ASN.

"Pilkada bagi ASN bukan hal yang baru. Namun, jangan sampai kita mengekspresikan dukungan tersebut ke ruang publik. Cukup pilihan tersebut di dalam hati saja,"urai Hansastri.

Ia melanjutkan, ASN harus netral karena telah diamanahkan oleh rakyat untuk menggunakan fasilitas negara. Penggunaan fasilitas negaratersebut harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. "Memang berat, tetapi kita harus menahan diri. Jika harus memberikan dukungan cukup di bilik suara saja, jangan di masa kampanye, jangan di media sosial,"pinta Hansastri. 

Ia meminta kepada ASN untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dengan baik. Agar ASN tidak salah langkah berada di masyarakat. Karena menurunya masyarakat saat ini bisa mengamati melalui teknologi dan diabadikan melalui telepon. Sehingga, tindak tanduk ASN terlihat jelas di lapangan oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pasbar Emra Patria juga meminta ASN untuk netral dalam Pilkada, karena hal tersebut sudah diatur oleh UU yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan beberapa aturan lain.

"Semua ketentuan tersebut sudah tertuang dalam undang-undang. Semua diperintahkan untuk netral mulai dari ASN, sampai Walinagari. Hal yang sama juga berlaku bagi pegawai kontrak, THL yang menggunakan anggaran negara,"papar Emra Patria.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment