Pasbar, pasamanbaratkab.go.id-- Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dilakukan untuk memantapkan langkah di wilayah kerja masing-masing sehingga penanganan stunting lebih terarah dan memiliki progres yang jelas.
Hal itu dipertegas oleh Tim dan Ketua TPPS mulai dari kabupaten, kecamatan hingga nagari di aula kantor bupati setempat, Selasa (14/3) dalam Rakor TPPS se-Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, yang dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli, Ketua TP PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi, kepala OPD, kepala Puskesmas, ketua TPPS Kecamatan yang diketuai oleh camat, ketua TPPS nagari yang diketuai oleh wali nagari, dan stakeholder terkait lainnya.
Dalam sambutan Ketua TPPS Pasbar Risnawanto yang diwakilkan oleh Asisten I, Setia Bakti menjelaskan jika penurunan angka stunting juga sudah diatur oleh keputusan Presiden tentang percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, melaporkan perkembangan stunting dan ada evaluasi dari pelaksanaan yang telah dilakukan.
"Sehingga jelas tugas ini sudah diperintahkan dari pusat. Maka semua stakeholder yang tergabung dalam TPPS untuk maksimal dalam bekerja dan melakukan evaluasi dari apa yang dikerjakan. Dan kami juga meminta kepada stakeholder terkait tentang penurunan stunting ini agar terus berkoordinasi dan maksimal. TPPS juga melakukan evaluasi dari kerja yang dilakukan dan melaporkan apa saja capaian yang dilakukan," kata Setia Bakti.
Ia menegaskan, jika penanganan stunting telah maksimal, tentu angka stunting di Pasaman Barat tidak akan terus mengalami kenaikan. Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, angka stunting bisa saja menjadi 15 persen dari prevalensi stunting 35,5 persen tersebut.
"Itulah kita harus serius dalam melakukan penanganan stunting ini. Jangan sampai apa yang kita rencanakan tidak maksimal karena Rakor yang kita ikuti tidak sepenuh hati," tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Pasbar, Ny. Titi Hamsuardi mengatakan jika dilihat dari status gizi di Indonesia prevalensi stunting saat ini masih tinggi. Di Kabupaten Pasaman Barat saat ini prevalensi stunting mencapai 35,5 persen, sehingga peran dari PKK menjadi hal yang urgent dari penanganan stunting ini.
"Melalui PKK ini, kita sangat berperan aktif untuk menurunkan stunting. Melalui pengaktifan Dasawisma di nagari, dan jorong. PKK juga masuk di TPPS kecamatan dan nagari dan PKK menjadi pendamping di keluarga," jelas Ny. Titi Hamsuardi.
Ia menambahkan, PKK memiliki program kerja yang dituangkan di dalam Pokja. Mulai dari Pokja I hingga Pokja 10. Tentunya dengan harapan bisa menurunkan angka stunting.
"Kita memiliki program kerja yang jelas sudah tertuang dan kita pelajari bersama. Namun, bagaimana Pokja ini saling memaksimalkan di lapangan," katanya.
Ia juga meminta kepada PKK kecamatan dan nagari agar memaksimalkan program kerja yang ada. Apakah persoalan Dasawisma ataupun soal pemanfaatan lahan pekarangan. Begitu juga dengan pola asuh, pernikahan yang terencana.
"Koordinasi antar kita ini juga penting. Sehingga stunting itu tertangani dengan baik. OPD yang terlibat juga diharapkan sumbangsihnya dalam penanganan stunting ini," katanya.
