Pemkab Pasbar Serahkan Kunci Rehab Rumah Bantuan CSR Wilmar Group

Pasbar, pasamanbaratkab.go.id--  Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menyerahkan kunci rumah secara simbolis atas rehab rumah tidak layak huni, pada Kamis (2/5) usai upacara peringatan Hardiknas dan Otonomi Daerah ke-XXVIII di halaman kantor bupati setempat.

Paket pengerjaan CSR Wilmar Group itu, telah dirampungkan Pemkab Pasbar yang terdiri dari CSR PT AMP Plantation, PT PMJ, PT PHP dan PT GMP. Pengerjaan tersebut terdiri dari renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumber air bersih, pembangunan sanitasi layak, sambungan listrik bersubsidi, dan bantuan kompor berserta regulator dan tabung gas untuk bahan bakar memasak.

Bantuan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk pelibatan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit agar terlibat aktif dalam isu penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, upaya ini juga dalam rangka memperkuat kolaborasi pemerintah daerah bersama perusahaan untuk mencapai target penyelesaian kemiskinan pada angka 6,65%, angka prevalensi stunting menjadi 14 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0,0 persen pada tahun 2024.

Penerima manfaat yang menerima kunci rumah secara simbolis yaitu Nurma Yenti dari Bayur Kabung Kecamatan Kinali, Sri Rahayu dari Nagari Katiagan Kecamatan Kinali, Ibu Rifda Warni dari Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dan Ibu Fitriani dari Kecamatan Pasaman.

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat dengan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujukan kehidupan yang bermartabat.

"Upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sehingganya, untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektivitas anggaran," jelasnya.

Bupati Hansuardi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam partisipasi perusahaan untuk ikut dalam isu pembangunan.

"Ke depannya, tentu tetap dapat berpartisipasi sekaligus mengajak perusahaan-perusahaan lainnya untuk berpartisipasi. Karena berdasarkan publikasi BPS pada tahun 2023, angka kemiskinan Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,92 persen, sedangkan angka kemiskinan ekstrem masih tercatat sebesar 0,38 persen (Kepmenko PMK, 2023)," terangnya.

Lebih lanjut Bupati Hamsuardi menyampaikan terkait isu stunting, harus menjadi perhatian. Sebab stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah/pendek/kerdil dari standar usianya.

"Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun (1.000 HPK). Berdasarkan data e-PPGBM Agustus 2023, terdapat 4.764 balita stunting di Pasaman Barat. Berdasarkan publikasi SKI tahun 2023, angka prevalensi stunting Pasaman Barat berada pada angka 29,7 persen," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Pasbar Ikhwanri, menyampaikan bahwa penyerahan kunci secara simbolis atas rehab rumah tidak layak huni dari program CSR merupakan model yang akan menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada di Pasbar.

"Kami ingin membuat model untuk pedoman bagi perusahaan-perusahaan dan swasta lainnya dalam membantu keluarga miskin di Pasbar. Kami yakin kemiskinan dan stunting di Pasbar dapat ditekan bila melibatkan semua pihak," kata Ikhwanri.

Perwakilan Wilmar Group yang disampaikan oleh Revi Muhardi menyatakan bahwa keikutsertaan perusahaan program pemerintah karena memiliki keyakinan bahwa pemerintah saat ini memiliki visi dan misi dan program yang jelas untuk penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Dengan metode penyajiaan data yang jelas, verifikasi dan validasi terbuka di lapangan, dan tentunya saling berbagi data secara terbuka untuk meningkatkan transparansi publik. Wilmar group berkomitmen untuk meningkatkan anggaran ke depannya, setelah pengerjaan kegiatan ini dan evaluasi yang dilaksanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap penerima manfaat," ucapnya.

Pencarian Berita

Berita Terpopuler

Publikasi